Indonesia Wajib Antisipasi Kebijakan Pajak Amerika

Indonesia mesti mewaspadai kebijakan reformasi pajak Amerika Serikat yang memotong tingkat pajak korporasi, karena dicemaskan dapat menarik dana finansial dari sejumlah negara berkembang ke negara adidaya tersebut.

“Bank Indonesia mesti dapat merumuskan kebijakan yang cocok, supaya tidak memukul bidang riil yang sekarang ini tengah terjepit, ” kata Plt Ketua DPR Fadli Zon dalam launching, Kamis (28/12/2017).

Menurutnya, terkecuali UU Reformasi Perpajakan baru dari Amerika Serikat, naiknya tingkat suku bunga referensi oleh The Fed (bank sentral AS) juga layak untuk diamati benar-benar.

Politisi Gerindra itu memiliki pendapat, beberapa kebijakan itu juga akan beresiko pada perekonomian Indonesia diantaranya karna baik imbal hasil instrumen investasi ataupun pemotongan tingkat pajak yang di tawarkan pemerintahan Presiden Trump juga akan penting manfaat memikat investor.

“Saat ini nilai keuntungan usaha perusahaan-perusahaan AS yang diletakkan di pasar global menjangkau USD2, 6 triliun. Bila kebijakan pemotongan pajak oleh pemerintahan Trump ini dapat menarik sampai separuh nilai barusan, jadi pasar global dapat alami goncangan, ” tuturnya.

Terlebih, ia juga menyampaikan kalau ancaman kebijakan AS itu juga diprediksikan akan menguatkan nilai ganti mata uang dolar.

Karenanya, Fadli juga menginginkan supaya pemerintahan Indonesia mesti cerdik serta tidak bisa kehilangan konsentrasi berkaitan masalah perekonomian nasional.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan perolehan perombakan besar perpajakan Amerika Serikat (AS) sangat mungkin terjadinya flight-to-quality atau aksi investor mengubahkan modal ke tempat yang lebih aman.

“Apa yang dikerjakan AS buat kondisi kalau orang juga akan berasumsi ekonomi disana bergerak lebih baik, itu namanya juga akan ada flight-to-quality, ” kata Darmin didapati di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Terlebih dulu, Kongres AS pada Rabu (20/12/2017) saat setempat menyepakati rancangan undang-undang reformasi pajak yang diserahkan Presiden Donald Trump.

Berdasar pada ketentuan itu, satu diantaranya juga akan berlangsung pemangkasan tarif pajak pendapatan (PPh) tubuh dari 35% jadi 21%.

Darmin mengakui belum juga ketahui kondisi apa yang juga akan berlangsung sesudah ketentuan reformasi pajak AS selama negara beda belum juga memberi reaksinya.

“Kami juga belum juga ketahui reaksi dari banyak negara. Jadi janganlah cuma dipandang AS yang ambil kebijakan saja, negara beda dapat juga. Kondisi belum juga dapat terbaca dengan baik selama negara beda belum juga memberi reaksi pada penurunan pajak AS, ” ucapnya. Sumber: siamplop.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *